Pemkot Bekasi MengatakanTak Ada uang Untuk Kompensasi Korban Penggusuran

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Memastikan kornam bangunan liar di wilayah setempat tak mendapatkan kompensasi. Sebabnya bangunan yang mereka dirikan berada di atas lahan negara, dan itu dianggap melanggar hukum yang berlaku.

“Pemerintah tidak menganggarkan ganti rugi kerihiman atau reloksasi, karena keberadaan bangunan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku,” kata Sekretaris Daerah, Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji.

Karena itu, kata dia, apabila warga korban penertiban bangunan liar ingin meminta hak yang dianggap mereka sebuah hak, terbuka peluang untuk menempuh upaya hukum melalui mekanisme yang berlaku, termasuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kota Bekasi.

Kepala Dinas Tata Kota Bekasi, Koswara mengatakan, meskipun warga pemilik bangunan mengantongi izin dari Perum Jasa Tirta II sebagai pemilik lahan, bukan berarti lahan itu dipakai untuk didirikan bangunan, melainkan hanya dimanfaatkan untuk digarap.

Seperti diketahui, pembongkaran bangunan liar di sepanjang saluran Irigasi di Pekayon dan Jakasetia menimbulkan polemik. Bahkan, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD menginisiasi pembentukan Pansus Pembongkaran Bangunan Liar, namun hingga saat ini belum terbentuk.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Anim Imanudin mengatakan, pihaknya menolak pembongkaran tersebut karena menganggap belum ada solusi bagi ratusan keluarga yang tinggal di sana.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s